SURABAYA — Gerakan lanjutan aksi massa kembali dipastikan akan digelar oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur. Setelah melalui rapat internal pengurus, MAKI Jatim menyepakati pelaksanaan Aksi Akbar Jilid II yang akan berlangsung dalam waktu dekat dengan strategi dan pola aksi yang berbeda dari aksi sebelumnya.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal seluruh jajaran pengurus MAKI Jatim yang dilaksanakan pada Jumat sore, 12 Desember 2025. Aksi lanjutan ini menjadi bentuk konsistensi MAKI Jatim dalam mengawal dugaan penyimpangan tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Berbeda dengan aksi sebelumnya yang menggunakan truk trailer 40 feet sebagai kendaraan komando utama, pada Aksi Akbar Jilid II MAKI Jatim akan menggunakan kendaraan double cabin. Perubahan ini dilakukan agar massa aksi dapat menjangkau sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya tidak bisa diakses karena keterbatasan mobilisasi kendaraan besar.
Meski tanpa truk trailer, jumlah massa aksi dipastikan tetap besar. MAKI Jatim memproyeksikan kehadiran sekitar 700 hingga 800 peserta, bahkan berpotensi bertambah. Hal ini seiring banyaknya pengurus, anggota, dan simpatisan MAKI dari berbagai daerah di Jawa Timur yang tidak sempat bergabung pada aksi sebelumnya.
Sejumlah OPD Pemprov Jatim yang direncanakan menjadi titik sasaran aksi antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPBD, Dinas PU SDA, Bakesbangpol, Dinas Pendidikan, serta beberapa OPD lain yang masuk dalam daftar evaluasi MAKI Jatim.
Koordinator MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa Aksi Akbar Jilid II akan membawa materi yang lebih beragam dan tajam. Seluruh tuntutan yang disuarakan disebut berbasis pada data dan dokumen yang telah dihimpun serta diverifikasi oleh tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim.
“Materi aksi bukan sekadar opini. Kami membawa data yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Heru.
Menurutnya, persiapan aksi telah mencapai sekitar 80 persen. Tahapan yang masih berjalan meliputi pengiriman surat pemberitahuan kepada Kapolda Jawa Timur dan Kapolrestabes Surabaya, serta finalisasi jumlah peserta dari luar Kota Surabaya.
Heru menambahkan, tekanan massa dalam aksi lanjutan ini dipastikan lebih kuat dengan pola mobilisasi yang lebih fleksibel dan sasaran yang lebih luas.
“Konsepnya tetap sama, tetapi daya tekan ke OPD akan jauh lebih maksimal. Kami yakin jumlah massa akan melampaui aksi sebelumnya,” ujarnya.
Dalam momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk terus menyampaikan laporan dan temuan yang memiliki dasar hukum kuat terhadap OPD Pemprov Jatim yang diduga bermasalah dalam pengelolaan anggaran tahun 2025.
“OPD yang kami datangi adalah OPD dengan catatan merah berdasarkan data sah tim investigasi kami. MAKI Jatim tidak pernah main-main. Kami akan datang dan menyampaikan itu secara terbuka,” pungkas Heru.
Penulis ahot